Ujian Dinas Tk I, Tk II dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupatan/Kota Se Jawa Barat Periode April 2017

  • IMG_6301
  • IMG_6302
  • IMG_6304
  • IMG_6308
  • IMG_6312
  • IMG_6314
  • IMG_6316
  • IMG_6317
  • IMG_6319
  • IMG_6322
  • IMG_6326
  • IMG_6328
  • IMG_6331
  • IMG_6335
  • IMG_6336
  • IMG_6340
  • IMG_6260
  • IMG_6261
  • IMG_6263
  • IMG_6266
  • IMG_6269
  • IMG_6270
  • IMG_6271
  • IMG_6272
  • IMG_6273
  • IMG_6274
  • IMG_6275
  • IMG_6276
  • IMG_6278
  • IMG_6280
  • IMG_6281
  • IMG_6282
  • IMG_6285
  • IMG_6286
  • IMG_6288
  • IMG_6289
  • IMG_6290
  • IMG_6291
  • IMG_6293
  • IMG_6295
  • IMG_6297
  • IMG_6299
  • IMG_6300

Jatinangor.itb.ac.id – (Selasa, 24/10/2017)

Pemprov Jawa Barat bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung kembali menyelenggarakan Ujian Dinas bagi PNS yang berada dilingkungan Pemerintah Kota dan Pemerintah Daerah.  Ujian diselenggarakan di Kampus ITB Jatinangor di Gedung Kuiah UMUM 2 (GKU) 2. Jln. Let. Jen. Purn. Dr. (HC). Mashudi N0.1/ Jl. Raya  Jatinangor Km 20,75 – Sumedang.

Ujian diselenggarakan menjadi dua gelombang. Gelombang pertama dimulai pada pukul 08.00 s/d pukul 10.00 dan Gelombang kedua dimulai pada pukul 10.30 s/d pukul 12.30 WIB.

Tujuan dillaksanakan ujian ini adalah untuk mengukur kompetensi pegawai negeri sipil yang akan naik golongan dan juga merupakan salah satu syarat untuk kenaikan pangkat. Pemerintah berharap agar aparatur sipil negara akan menjadi suatu profesi, yang diharapkan membawa dampak perubahan bagi birokrasi di indonesia, dan bergeser dari pola lama yang dilayani menjadi pelayan masyarakat.

Pemerintah juga berharap seluruh pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat senantiasa merespon dengan baik setiap keluhan dan aspirasi masyarakat, serta mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan yang strategis, sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi yang salah satunya bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Undang-undang aparatur sipil negara nantinya akan menjadikan birokrasi indonesia  antisipatif, proaktif dan efektif serta dapat menjadi pelayan masyarakat, abdi negara, contoh dan teladan bagi masyarakat.

Salah satu implikasi dari implementasi kebijakan pembangunan daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ialah meningkatnya harapan dan tuntutan terhadap tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Tuntutan dan harapan tersebut memerlukan berbagai penyesuaian para aparatur pelaksana pemerintahan, khususnya dalam:

  1. Menciptakan pemerintahan katalistik (catalystic government, steering rather than rowing);
  2. Pemerintah milik masyarakat, (community owned government, empowering rather than rowing);
  3. Pembentukan pemerintah kompetitif (injecting competition into service delivery);
  4. Jalannya pemerintahan harus banyak digerakan oleh misi ketimbang oleh aturan (mission driven government);
  5. Pemerintahan yang berorientasi kepada hasil, menjadikan kinerja bukan semata-mata input atau proses sebagai tolok ukur penilaian dan pembiayaan setiap program.

Peserta ujian dinas berasal dari seluruh wilayah di Jawa Barat yaitu: Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur , Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran.  Sedangkan untuk  Kabupaten Majalengka pada Tahun 2017 ini tidak ada peserta yang mengikuti ujian dinas.

Ujian dinas tingkat I diikuti oleh 222 peserta sedangkan untuk tingkat II diikuti 49 Peserta. Total 271 peserta gol tingkat I dan II.  Sedangkan Ujian Kenaikan pangkat diikuti oleh Lulusan Doktor (S3) = 1 peserta, Lulusan Magister (S2) 37 peserta, Lulusan Sarjana (S1) 802 Peserta, Diploma III (D III)= 39 Peserta, Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA)=108 Peserta, Lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)=16 Peserta. Total Keseluruhan Ujian dinas dan Ujian Persamaan Ijazah berjumlah 1274 peserta.

Ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat s-1, s-2 dan s-3 khusus peserta dari provinsi jawa barat akan dilaksanakan ujian berbasis computer assited test (cat) yang akan dilaksanakan pada hari kamis tanggal 26 Oktober 2017 mulai pukul 08.00 s.d. selesai bertempat di UPT PMO Institut Teknologi Bandung Sasana Budaya Ghanesa (ITB-Sabuga) Jl. Tamansari no. 73 kota bandung dan dilanjutkan wawancara tugas pokok dan fungsi dikaitkan dengan ijazah tang dimiliki untuk s1 dan uji karya tulis ilmiah penerapan tesis/desertasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk S2 dan S3 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 mulai pukul 09.00 s.d. Selesai bertempat di Aula badan kepegawaian daerah Provinsi Jawa Barat Jl. Ternate no. 2 Bandung.

Ujian dinas disambut oleh Dr. Budhy Soeksmantono, ST.,MT. Kepala Subdit Sarana Prasarana Akademik & Perencanaan mewakili Direktur Eksekutif Kampus ITB Jatinangor yang berhalangan hadir, Kepala BKD Jawa Barat Ir. H. Sumawaran Hadisoemarto Dan Pejabat dari PMO ITB oleh Dr. Muhamad Irfan Hakim, M.Si

Dalam sambutannya Ir.H. Sumarwan Hadisoemarto mengatakan ujian dinas dimaksudkan untuk mencari Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten untuk menepati jabatan tertentu disamping jabatan juga untuk meningkatkan penghasilan nantinya.

Sampai saat ini pemerintah propinsi Jawa Barat masih kena moratorium sehingga belum bisa menambah pegawai baru. Sehingga memanfaatkan potensi Pegawai Negeri SIpil yang berada di lingkungan Pemerintah kota dan pemerintah daerah.

Pegawai Negeri Sipil sampai saat ini masih banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia. Bagi yang sudah Pegawai Negeri Sipil harus bersyukur, dan harus mencurahkan segala kemampuanya untuk bangsa dan negara.

Ujian juga dimaksudkan mengukur kemampuan pegawai untuk menempati jabatan tertentu. Dengan kemampuan yang dimiliki pegawai layak atau tidak untuk menempati jabatan yang diinginkan oleh pemerintah.

Ujian ini diharapkan semua pegawai lulus, apabila tidak lulus tahun depan bisa mengikuti kembali dan tidak berkecil hati. Dan harapan kepala BKP Jawa Barat semua yang mengikuti ujian ini dapat lulus semua pintanya.

Berita Terkait